Daftarkan 50 Bacaleg, Partai Buruh Pede Duduki Satu Fraksi DPRD Karawang

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Partai Buruh Kabupaten Karawang, pede bisa mengantarkan para calon anggota legislatif (caleg) andalannya duduk di kursi DPRD Karawang periode 2024-2027.

Hal itu lantaran Kabupaten Karawang sebagai kota industri merupakan lumbung suara Partai Buruh yang paling getol menyuarakan perjuangan kaum buruh. Baik buruh industri, petani dan nelayan.

Kepada KBE Disway, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang, Ramli menyatakan bahwa ada 13 pijakan perjuangan Partai Buruh. Mulai dari reformasi agraria, jaminan kesejahteraan kesehatan seluruh rakyat indonesia, dan jaminan kenyamanan kerja.

"Jadi di Karawang ini kans kami (Partai Buruh, red) sangat besar. Ya targetnya, di DPRD Karawang kami dapat satu fraksi," kata dia saat ditemui di kantornya pada Senin, 30 Oktober 2023 lalu.

Selain itu, Ramli menyebutkan sebanyak 50 bacaleg yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) KPU Kabupaten Karawang bisa lolos penetapan daftar calon tetap (DCT) yang diumumpan pada 4 November 2023 nanti.

 

"Insyallah semua masuk DCT karena kami tak ada perubahan. Dan perubahan yang kami lakukan hanya foto untuk di kertas suara," ucap dia.

Keyakinan Partai Buruh Karawang bisa lolos parlemen, kata Ramli, partai yang lahir dari federasi-federasi buruh. Sehingga Karawang seperti Bekasi adalah fansbase Partai Buruh.

"Itu belum lagi ditambah dengan banyaknya pekerja di bidang pertanian, ritel dan nelayan, juga pelaku UMKM, pekerja migran serta guru honorer. Itu bisa menambah kekuatan bagi Partai Buruh," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang, Errie Kosasih menambahkan para kader Partai Buruh punya semangat untuk menyatukan gagasan dan harapan dari seluruh kalangan masyarakat.

"Kader kami terdiri dari kaum buruh tapi arti kaum buruh itu sendiri juga kan luas, bukan hanya pekerja pabrik. Ada juga nelayan hingga ada juga tenaga honorer," tegas dia.

Errie melanjutkan Partai Buruh hadir untuk memperbaiki keadaan pemerintah yang tak pro buruh.

"Jadi kita tak ingin menjadi objek saja tapi harus menjadi subjek yang dapat ikut menentukan kebijakan pemerintah," pungkasnya. (*)

Sumber: